Jumat, 30 April 2010 19:55 WIB | |
|

Solo (Espos)--Angka kriminalitas Kota Solo tertinggi se-Polda Jateng. Prosentase pengaduan masyarakat ke Poltabes Solo dominan jatuh ke unit Reskrim.

Hal itu ditekankan Kapoltabes Solo, Kombes Pol Joko Irwanto di depan para anggotanya saat upacara serah terima jabatan Kasatreskrim dan Kabag Bina Mitra Poltabes Solo, Jumat (30/4). Angka itu diperoleh dari penilaian yang dilakukan Polda Jateng setiap tiga bulan.

Berdasarkan pemaparan Joko saat itu, di tahun 2009, Poltabes Solo menerima 305 kasus. Dari angka itu, Poltabes dapat menyelesaikan 225 kasus atau 75 %. Tahun lalu, tercatat 120 kasus menonjol diterima Poltabes Solo dan 57 kasus atau 50 % selesai.

Sementara di tahun ini, Poltabes Solo menerima 90 kasus menonjol yang 45 atau 50 % dari angka itu bisa diselesaikan. Menurut Joko, tingginya angka itu disebabkan oleh peran aktif masyarakat Kota Solo.

Masyarakat dinilai aktif melaporkan kasus-kasus hukum ke jajaran kepolisian. “Tingkat kesadaran atau kemelekkan hukum di Solo cukup baik. 80 % Pengaduan masyarakat ditujukan ke Reskrim,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Joko mengajak para anggotanya untuk meningkatkan pelayanan tanpa meninggalkan kepatuhan sesuai aturan yuridis yang berlaku. “Tunjukkan sesuai fakta, harus memiliki semangat untuk bisa mengungkap,” tegasnya.

Untuk melaksanakan hal itu, Joko menilai unit Reskrim memiliki andil besar. Melihat pergantian personel di tumbuh unit Reskrim, Joko berharap transparasi, profesionalitas polisi ditingkatkan.

Masalah penyidikan oleh unit Reskrim Poltabes Solo juga tak luput menjadi sorotan Joko. “Harus ada pendalaman kasus, kaji dengan serius. Jangan sampai hasil penyidikan yang telah P 21, sampai pengadilan di-P 19 lagi,” ulasnya.

SOLO, publiknasional.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas pencalonannya sebagai

gubernur dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Juli mendatang.

Dari hasil verifikasi tersebut terungkap, dibandingkan hasil verifikasi terakhir tahun 2010 lalu, harta kekayaan orang nomor satu di Solo itu meningkat sebesar Rp 9 miliar.

Hasil verifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) itu, disampaikan sendiri oleh Jokowi, dalam konferensi pers di Lojigandrung, Solo, Selasa (5/6/2012).

“Total harta kekayaan saya, setelah diverifikasi KPK selama tiga hari terakhir, tercatat sebesar Rp 27.255.767.435 dan US$ 9.876. Verifikasi sebelumnya, tahun 2010 lalu, harta kekayaan saya sebesar Rp 18.469.690.500. Ada peningkatan,” ungkap Jokowi yang dalam konferensi pers tersebut didampingi Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHPKN KPK, Cahya Hardianto.

Peningkatan kekayaan itu, menurut Jokowi, lebih banyak berasal dari kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Sedangkan penghasilannya sendiri yang berasal dari luar jabatan sebagai walikota dalam dua tahun ini menurun.

Secara rinci, Jokowi menyebut, harta kekayaan itu berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) senilai Rp 23.770.406.500, harta bergerak dan alat transportasi senilai Rp 499 juta, peternakan, perikanan, perkebunan, dan usaha lain-lain senilai Rp 602.440.076, logam mulia senilai Rp 27.200.000, batu mulia senilai Rp 15 juta, harta bergerak lainnya Rp 319.150.000. Surat berharga senilai Rp 501,7 juta, uang tunai dan deposito Rp 1.521.570.859, dan uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat senilai US$ 9.876,23. Piutang maupun utang nol.

Penghasilan ada dua sumber, yakni dari jabatan selama setahun mencapai Rp 161.455.644 dan dari kekayaan lainnya setahun mencapai Rp 561.644.000. Sedangkan pengeluaran selama setahun Rp 570.710.063.

“Penghasilan yang dari jabatan itu memang saya tidak ambil, tapi kan saya tetap teken setiap bulannya. Jadi tetap dihitung,” ujar Jokowi.

Harta bergerak, selama setahun ini Jokowi mengaku menjual dua dari 14 mobil yang dimilikinya. Mobil paling mewahnya saat ini adalah Mercedez Benz buatan tahun 2000 berwarna merah yang lebih sering disewakan untuk acara pernikahan. Tanah dan bangunanpun, menurutnya ada yang dijual.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto menambahkan, meski Jokowi mengaku tidak ada lagi harta kekayaan lain yang belum dilaporkan, pihaknya berharap masyarakat yang mengetahui ada harta dimaksud, bisa melaporkan ke KPK. **

Sumber: solopos.com
Editor: Syamsuddin


SOLO, publiknasional.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan verifikasi terhadap laporan harta kekayaan Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas pencalonannya sebagai gubernur dalam Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Juli mendatang.

Dari hasil verifikasi tersebut terungkap, dibandingkan hasil verifikasi terakhir tahun 2010 lalu, harta kekayaan orang nomor satu di Solo itu meningkat sebesar Rp 9 miliar.

Hasil verifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) itu, disampaikan sendiri oleh Jokowi, dalam konferensi pers di Lojigandrung, Solo, Selasa (5/6/2012).

“Total harta kekayaan saya, setelah diverifikasi KPK selama tiga hari terakhir, tercatat sebesar Rp 27.255.767.435 dan US$ 9.876. Verifikasi sebelumnya, tahun 2010 lalu, harta kekayaan saya sebesar Rp 18.469.690.500. Ada peningkatan,” ungkap Jokowi yang dalam konferensi pers tersebut didampingi Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHPKN KPK, Cahya Hardianto.

Peningkatan kekayaan itu, menurut Jokowi, lebih banyak berasal dari kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Sedangkan penghasilannya sendiri yang berasal dari luar jabatan sebagai walikota dalam dua tahun ini menurun.

Secara rinci, Jokowi menyebut, harta kekayaan itu berupa harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) senilai Rp 23.770.406.500, harta bergerak dan alat transportasi senilai Rp 499 juta, peternakan, perikanan, perkebunan, dan usaha lain-lain senilai Rp 602.440.076, logam mulia senilai Rp 27.200.000, batu mulia senilai Rp 15 juta, harta bergerak lainnya Rp 319.150.000. Surat berharga senilai Rp 501,7 juta, uang tunai dan deposito Rp 1.521.570.859, dan uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat senilai US$ 9.876,23. Piutang maupun utang nol.

Penghasilan ada dua sumber, yakni dari jabatan selama setahun mencapai Rp 161.455.644 dan dari kekayaan lainnya setahun mencapai Rp 561.644.000. Sedangkan pengeluaran selama setahun Rp 570.710.063.

“Penghasilan yang dari jabatan itu memang saya tidak ambil, tapi kan saya tetap teken setiap bulannya. Jadi tetap dihitung,” ujar Jokowi.

Harta bergerak, selama setahun ini Jokowi mengaku menjual dua dari 14 mobil yang dimilikinya. Mobil paling mewahnya saat ini adalah Mercedez Benz buatan tahun 2000 berwarna merah yang lebih sering disewakan untuk acara pernikahan. Tanah dan bangunanpun, menurutnya ada yang dijual.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya Hardianto menambahkan, meski Jokowi mengaku tidak ada lagi harta kekayaan lain yang belum dilaporkan, pihaknya berharap masyarakat yang mengetahui ada harta dimaksud, bisa melaporkan ke KPK. **

Sumber: solopos.com

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah mengkhianati amanat warga DKI Jakarta, lantaran mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Saya tegaskan, Jokowi sudah mengkhianati Solo pada 2012 dan saat ini mengkhianati masyarakat Jakarta," ungkap Ketua Persatuan Mahasiswa Jakarta (Permata DKI), La Ode Ahmadi, Selasa 25 Maret 2014 malam.

Ahmadi memaparkan, ada lima alasan mengapa Jokowi tak layak dipilih sebagai presiden.

Pertama, kata dia, karena Jokowi mengabaikan amanah warga Jakarta.

"Kedua, loyalitas Jokowi hanya pada Megawati. Artinya Jokowi tak akan mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya.

Ketiga, lanjut dia, belum ada pencapaian terbaik yang dilakukannya saat memimpin Jakarta.

"Ini ditandai masih tingginya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di birokrasi, terutama di Jakarta Barat," ungkapnya.

Keempat, Jokowi memiliki popularitas karena pemilik modal yang menginginkan itu semua.

"Masyarakat sudah dibohongi oleh survei. Dia capres yang membohongi rakyat," paparnya.

Terakhir, Jokowi tidak memiliki pengalaman mengelola penyelesaian konflik.

"Jokowi pencundang dan pembohong, yang jadi boneka pengusaha hitam. Ketika Megawati jadi presiden, Indosat dijual ke asing. Kalau Jokowi nanti bisa menjual Indonesia," tuntasnya.
(ugo)