Merdeka.com - Baru dua hari kampanye digelar, partai politik (parpol) sudah banyak lakukan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh semua parpol adalah melibatkan anak dalam kampanye .

"Dari evaluasi ada yang merencanakan dan tidak merencanakan dalam melibatkan anak," ujar Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Muhammad di Komisi Informasi Publik (KIP), Jakarta Pusat, Selasa (18/3).

Muhammad menambahkan, untuk yang merencanakan atau sengaja melibatkan anak yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurutnya, pernyataan Presiden PKS Anis Matta kalau partainya sengaja mengajak anak kampanye untuk pendidikan politik dini, merupakan pelanggaran.

"Saya sudah tandatangani surat undangan untuk klarifikasi dalam waktu dua hari ini," katanya.

Mengenai sanksi, lanjur Muhammad, secara fisik dari penyataan Anis Matta terjadi dugaan pelanggaran. "Sanksi tegas administrasi yaitu terancam tidak boleh kampanye pada jadwal berikutnya. Kalau administrasi berulang, bisa jadi pidana," tuturnya.

Selain itu, dalam dua hari kampanye, Bawaslu juga menemukan beberapa pelanggaran lain seperti pelanggaran lalu lintas dan indikasi politik uang.

"Kita sudah minta polisi untuk tindak langsung. Mengenai politik uang, kita belum bisa publish karena masih kita kaji," ucapnya.

Jakarta - Bawaslu RI menyatakan 12 partai politik melanggar kampanye pada hari pertama karena melibatkan anak-anak. Namun Bawaslu hanya memanggil Presiden PKS untuk dimintai klarifikasi. Bagaimana dengan parpol lain?

"Beberapa parpol yang di daerah terjadi pelibatan anak-anak, Bawaslu RI mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti," kata Komisioner Bawaslu Nashrullah kepada detikcom, Jumat (21/3/2014).

Nashrullah menjelaskan pemanggilan Presiden PKS Anis Matta bukan semata-mata karena melanggar kampanye, tapi karena statement Anis yang membolehkan anak-anak dilibatkan dalam kampanye dan disebut sebagai pendidikan politik.

"Ketika ada wawancara dengan salah satu stasiun televisi, diakui pelibatan anak-anak itu bahkan sudah bagian yang terorganisir di partainya. Kira-kira di internal partainya dilegalkan. Namun kalau bicara dari sisi aturan main terkait anak-anak dan peraturan KPU tidak sesuai," paparnya.

"Jadi itu terjadi di depan mata di GBK, tertangkap tangan. Bahkan disampaikan dengan Ketua Bawaslu," imbuh Nashrullah.

Sementara, terkait hasil klarifikasi yang tadi siang disampaikan oleh tim advokasi PKS Jazuli Juwaini kepada Bawaslu, Nashrullah belum bisa menjelaskan hasilnya.

"Jadi butuh sikap kooperatif kepada seluurh pimpinan parpol, seandainya mereka laksanakan aktivitas rapat umum dan secara kebetulan ada anak-anak di areal tersebut, pastikan steril. Anak-anak isolir di tempat penitipan sehingga aktivitas kampanye tetap berjalan baik," sarannya.

"Jumlah tertinggi hasil pemantauan Tim KPAI dan pengaduan masyarakat terkait pelibatan anak dipegang oleh PKS," kata Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh di Jakarta, Minggu.

Niam menjelaskan, berdasarkan laporan yang masuk di Desk Pengawasan Penyalahgunaan Anak dalam Kegiatan Kampanye KPAI hingga pukul 18.00 WIB, hampir semua parpol masih melibatkan anak-anak dalam kampanye hari pertama.

Partai Gerindra, Hanura, NasDem, Golkar, Demokrat, PDIP, dan PKS dilaporkan melibatkan anak-anak dalam kampanye.

"PPP ada pantauan tetapi tidak terlihat ada anak-anak karena indoor (dilaksanakan di dalam ruangan tertutup) dan dalam rangka haul Gus Dur," kata Niam.

Sedangkan untuk kampanye PAN dan PKB, menurut Niam tidak ditemukan melibatkan anak dan tidak ada laporan pengaduan masyarakat.

"PKPI dan PBB tidak ada kampanye," katanya.

Sebelumnya, KPAI mengeluarkan maklumat agar seluruh parpol, caleg, jurkam, dan penyelenggara memastikan kampanye yang edukatif, memiliki komitmen bersama untuk mencegah penyalahgunaan anak.

Menurut Niam, Pasal 15 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Sanksinya, dalam Pasal 87, diancam pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500 juta," katanya.

Niam menjelaskan ada 15 bentuk penyalahgunaan anak di dalam kegiatan politik, di antaranya adalah memobilisasi massa anak, menggunakan anak sebagai jurkam, menampilkan anak sebagai bintang utama iklan politik, menampilkan anak di atas panggung kampanye, menggunakan anak untuk memasang atribut parpol, dan membawa anak ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.

KPAI membuka Desk Pengawasan dan Pengaduan terhadap Dugaan Penyalahgunaan Anak dalam Kegiatan Politik sebagai bagian dari fungsi pengawasan KPAI.

VIVAnews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan pelibatan anak oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan bentuk pelanggaran. Sebab, dalam Undang-undang pemilu, Perlindungan Anak, dan Peraturan KPU tidak ada satupun yang membenarkan pelibatan anak-anak dalam kampanye.

"Nanti tergantung hasil penanganan pelanggarannya. Kalau misalnya pelanggaran itu kita kenakan pasal pidana ya tentu diskualifikasi," kata Ketua Bawaslu, Muhammad, di kantornya, Jakarta, Rabu 19 Maret 2014.

Muhammad mengemukakan apabila sanksi yang diberikan bersifat administrasi, PKS tidak akan diberi kesempatan kampanye pada hari-hari yang lain sampai 5 April 2014.

"Tergantung bagaimana penanganannya," ujarnya.

Muhammad melanjutkan Bawaslu memberikan waktu kepada Presiden PKS Anis Matta, paling lambat dua hari ini untuk mengklarifikasi penyataannya. Menurutnya, Anis secara terbuka mengatakan PKS melibatkan anak-anak dalam rangka pendidikan politik.

"Perlu kami dengar langsung statement itu soal alasan, substansi dan kenapa keluar statement seperti itu," katanya.

Sebelumnya disampaikan Sekjen PKS, Taufik Ridho, bahwa partainya siap memberi penjelasan mengenai pelibatan anak dalam kampanyenya.

Menurut Taufik, partainya telah memfasilitasi kader dan simpatisan PKS yang datang ke GBK saat itu. Fasilitas itu antara lain tempat penitipan anak yang berada di sekitar stadion.

"Kita siapkan enam tempat di seputar stadion untuk penitipan anak-anak lengkap dengan sarana bermain," katanya.

Namun ia mengakui lokasi penitipan anak ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kader dan simpatisan PKS yang datang. Tapi ia menolak bila itu tidak disosialisasikan dengan baik.

Ditambahkannya, bahwa kader partainya sejak dulu berbasis keluarga. Orangtua akan mengajak anak sampai cucunya untuk ikut PKS.

"Ini yang menyulitkan. Tidak semua mampu menitipkan anak dan mempunyai tempat untuk menitipkan anak," katanya.

Dugaan pelanggaran paling banyak dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu 14 kasus, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dengan 10 kasus, kemudian Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing delapan kasus. Selanjutnya, Partai Nasdem 7 kasus, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masing-masing 6 kasus. Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) 5 kasus serta Partai Bulan Bintang (PBB) 4 kasus.