JAKARTA, KOMPAS.com — Jokowi memang bersalah mengenai persoalan banjir. Partai Gerindra melihat kinerja Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama masih belum siap menghadapi banjir.

"Kinerjanya tidak terlalu siap. Pemda DKI ini kinerjanya apa selama 15 bulan? Seharusnya mereka sudah bisa siap menghadapi banjir. Ternyata jadi gubernur belum maksimal," ujar Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Selasa (21/1/2014).

Martin meneruskan, tidak maksimalnya kerja Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi banjir terkait dengan pengerukan kali. Menurutnya, masih banyak kali yang belum dikeruk sehingga saat hujan datang terus-menerus, sungai yang sudah semakin dangkal tak mampu lagi menampung debit air dalam jumlah besar.

"Saya bukan mengatakan tidak ada kerjanya, tapi belum maksimal," ucap anggota Komisi III DPR ini. Tak hanya kerja Pemprov DKI Jakarta, Martin juga mengkritik cara penanganan yang dilakukan pemerintah pusat yang lambat.

Pemerintah pusat, lanjut Martin, seharusnya sudah mulai benar-benar serius mewacanakan pemindahan Ibu Kota. "Pemindahan Ibu Kota ini sudah harus serius diwacanakan, tidak boleh lagi dianggap tidak serius," imbuhnya.

Sebelumnya, sudah muncul pernyataan miring soal kinerja Jokowi-Ahok segera setelah banjir kembali menyambangi sejumlah daerah di Ibu Kota. Pernyataan miring pertama kali disampaikan politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, yang menilai aksi blusukan Jokowi sia-sia karena tak membawa perubahan apa pun.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais pun meminta Jokowi untuk meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa menuntaskan masalah banjir. Amien mengakui Jokowi telah berbuat dalam langkah-langkah mengatasi banjir, tetapi hal itu tidak cukup.

sumber