Munculnya presiden saat ini selalu hadir dari kalangan partai politik (parpol). Ironisnya mesin politik ini belum berbuat banyak dalam melahirkan kader-kader yang jujur, berahlaq, dan bersih dari segala tindakan korup. Parpol belum maksimal dalam memberikan pendidikan, sosialisasi dan rekrutmen politik. Bagaimana menjalankan etika dan moral politik yang substansial, parpol hanya mengejar suara politik rakyat, tapi kurang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Meski sejarah politik Indonesia memiliki pemimpin besar yang berkualitas, namun itupun tidak bebas dari segala cacat hukum, dan haus terhadap kekuasaan demi kepentingan pribadi dan golongannya.

Berikut adalah kriteria yang ideal untuk calon pemimpin bangsa ini,namun ini tidak final,agan agan sekalian bisa mengkritik atau melengkapinya,inilah diantaranya :
1) Pemimpin transformasional yakni, pemimpin mengajak pengikutnya untuk menaikan diri tingkat moralitas tinggi. Pemimpin ini menekankan kesadaran pengikutnya dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi, dan nilai moral seperti keadilan, kemanusian, dan menjauhkan tindakan korup.

2) Pemimpin kharismatik dirasakan masih dibutuhkan dalam menjustifikasi kualitas personal, heroisme, dan pemberian mandat. Pemimpin kharismatik berperan agar masyarakat yang sudah terfregmentasi ini, mau mengikuti dan mematuhi perintah atau saran agar program politik, ide-ide, serta bersatu memperbaiki moralitas bangsa bisa berjalan dengan semestinya.

3) Presiden harus memiliki sosok yang berkepribadian matang dan memahami rakyat. Pemimpin ini jelas memiliki tingkatan sifat, perilaku, dan perbuatan yang berahlaq, bermoral sebagai cerminan jiwanya. Sangat nista jika ada pemimpin politik mempunyai perilaku amoral seperti terlibat kriminalitas, perselingkuhan, narkoba atau menggunakan politik kekerasan dalam memaksakan kehendaknya.

4) Pemimpin partisipatif, dalam artian harus mampu mengakomodasi aspirasi dari bawah (bottom-up) atau bersifat demokratik. Pengambilan keputusan politik wajib semaksimal mungkin melibatkan stakeholder terkait. Berusaha menghindari pola-pola topdown, agar tidak terjadi krisis kepercayaan dan partisipasi.

5) Presiden terpilih seharusnya tanggalkan “jubah” sebagai kader salah satu parpol. Sehingga mereka lebih terkonsentrasi terhadap massa rakyat, bukan hanya kepada kelompok atau golongannya semata.

6) Jika sempat memunculkan wacana bahwa pemimpin muda. Pelabelan pemimpin muda atau tua amat relatif jika berdasarkan umur. Ukuran umur bukan masalah, yang pasti untuk menjadi pemimpin memiliki track record positif, tidak melakukan cacat hukum, atau menggunakan sistem merit seperti halnya dalam birokrasi atau kemiliteran. Bahwa pemimpin tidak ada yang muncul dari hal yang instant.

7) Mengenai pendidikan sangat jelas bahwa presiden harus mampu menduduki level tertinggi atau mencatat prestasi yang membanggakan. Jika pemimpin dari pihak sipil, minimal harus lulus bergelar doktor dengan predikat cumlaud. Sementara dari kalangan militer, jelas harus menimal berbintang empat tapi juga pernah mengecap pendidikan minimal master dengan predikat terbaik.

8) Permasalahan gender bagi sistem demokrasi dan rakyat Indonesia yang mayoritas muslim memang masih dalam perdebatan. Meski Indonesia pernah mempunyai presiden perempuan, namun penulis menegaskan bahwa pemimpin politik di Indonesia saat ini sebaiknya berasal dari kaum maskulin, yang dinilai dari sisi psikologis lebih tegas dalam pengambilan kebijakan.

9) Pemimpin demokratis harus memiliki sense sebagai pelayan publik, bukan sebagai raja. Pemimpin atau pejabat politik sebaiknya mau turun ke lapangan tanpa mendapat pengawalan atau protokoler yang rumit. Seperti sesering mungkin menggunakan transportasi publik, atau ikut mengantri layaknya warga biasa dengan tidak menggunakan pihak ketiga atau stafnya.

10) Bagi bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama, mencari pemimpin politik memang selalu diisukan dengan masalah primodialisme. Sosok pemimpin yang berjiwa nasionalisme harus diutamakan. Tanggalkan kesan sebagai putra daerah atau pemimpin yang mewakili rakyat tertentu. Sehingga rakyat dari suku, agama, atau kaum minoritas merasa sebagai salah satu bagian dari perhatiannya.

11) Pemimpin harus memiliki ketegasan dan disiplin yang ketat dalam hal peraturan yang dibuatnya. Pemimpin wajib memberikan reward atau punishment terhadap bawahannya dalam organisasinya. Segera tertibkan ketika mendapat laporan adanya oknum-oknum birokrat yang melakukan pelanggaran hukum. Namun sikap mosi tidak percaya tetap dikedepankan, tapi ketika ada bukti kuat segera berani ambil keputusan jangan banyak pertimbangan.

12) Permasalahan money politics memang sangat sulit dihilangkan. Jika ingin mendapat kepercayaan rakyat kembali bahwa money politics jangan dijadikan budaya. Calon pemimpin rakyat tanggalkan budaya seperti ini, sehingga ketika naik ketampuk kekuasaan tidak berencana melakukan korupsi untuk mengembalikan modal awal, ketika merebut suara rakyat dengan politik uang.

Harapan besar mencari sosok pemimpin memang belum hilang, jika dalam situasi politik penjajahan Bung Hatta pernah mengilustasikan bahwa bangsa ini membutuhkan sosok Bung Karno. Tapi bukan kualitas dan kapasitasnya saja, tapi juga kuantitasnya. Harus ada figur-figur Soekarno-Soekarno lain untuk mampu menopang bangsa ini. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna, minimal pemimpin ini mampu mengembalikan kepercayaan rakyat dan mensejahterakan rakyat bagi keberlangsungan bangsa ini.