Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku sedang menguji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait upah minimum provinsi 2014 sebesar Rp 3,2 juta per bulan.

Baginya, sebagai calon presiden terkuat versi survei, Jokowi harus siap diuji. “Kami menguji Jokowi, karena dia sebagai calon presiden terkuat menurut survei. Enak saja mau jadi presiden tapi tidak diuji. Jangan ngurusi topeng monyet aja,” ujar Iqbal kepada Kompas.com, Minggu (10/11/2013).

Bahkan ia menyebut Jokowi seharusnya bisa mencontoh Gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo (Foke), yang mau merevisi keputusannya soal upah minimum, meski sudah di tengah perjalanan.

Di sisi lain, Iqbal menyatakan bakal terus menggelar aksi sampai bisa berkompromi dengan Jokowi. Menurutnya, aksi mogok dibenarkan secara perundang-undangan dan menjadi hak buruh.

“Karena kita ditekan wajar kalau buruh balik menekan, kita ditekan, diintimidasi secara struktural, dengan dimiskinkan. Makanya kita balik menekan lewat aksi yang dibenarkan oleh UU,” ujarnya.

Menurut Iqbal, perhitungan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebanyak 84 item berdasarkan survei buruh sudah tepat, sehingga didapat angka KHL sebesar Rp 2,767 juta per bulan.

Namun, ia menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta itu yang lebih mendekati mempertimbangkan KHL versi pengusaha sebesar Rp 2.299.860,33 per bulan. Berdasarkan perhitungannya, dengan ketetapan upah nimimum sebesar Rp 2.441.301,74 per bulan, buruh hanya bisa menyisihkan sekitar Rp 300.000 per bulan.

“Jadi, sebenarnya pertanyaan sederhana, siapa yang lebih tidak rasional. Siapa yang bisa bertahan hidup di Jakarta dengan Rp 300.000 tersebut?” tuturnya.

Sementara itu menanggapi kabar bahwa tujuh perusahaan asal Korea Selatan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara, akan merelokasi usahanya ke Kamboja, Iqbal pun kembali menyatakan sikap menyayangkan.

Meski demikian, ia ngotot agar perusahaan tersebut mampu membayar lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan Jokowi.

“Saya juga enggak setuju perusahaan itu hengkang karena kita akan kehilangan kesempatan kerja, pengangguran meningkat,” kata Iqbal.
AJGMG
PADAHAL PERMASALAHAN BURUH INI ADALAH PERMASALAHAN YANG GAMPANG SOLUSINYA. PERUSAHAAN KALAU TIDAK MAU GAJI 3,7JT YA TINGGAL RELOKASI ATAU TUTUP AJA SEKALIAN PABRIKNYA KALAU TIDAK MAMPU GAJI. BURUHPUN KALAU TIDAK MAU DI GAJI 2,4JT YA TINGGAL PINDAH KERJA ATAU BERHENTI SEKALIAN JADI BURUH. INI NAMANYA WIN2 SOLUTION. TAPI SEKARANG AKSI BURUH UDAH DI TUNGGANGI KEPENTINGAN POLITIK SEKELOMPOK ORANG.