Kita apakan PLN? "Bakar!"
Reporter : Yan MuhardiansyahKamis, 3 Oktober 2013 13:40:18
Kita apakan PLN?


aksi bakar ban tolak kenaikan bbm. ©2013 Merdeka.com/imam buhori


"Kita apakan PLN?" teriak orator.
"Bakar! jawab buruh.

Teriakan berulang-ulang itu merupakan luapan kekecewaan peserta demo di depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumut, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Kamis (3/10).

Ratusan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Marah ini memang berdemo untuk menuntut penghentian pemadaman listrik sewenang-wenang di Sumut yang terjadi dua bulan belakangan.

Pemadaman listrik ini dinilai telah menyebabkan kerugian besar. Sudah banyak korban tewas akibat pemadaman listrik selama ini. Ada yang jadi korban kebakaran, ada pula yang meninggal karena asap genset.

Pengunjuk rasa pun menilai petinggi PLN tidak punya hati nurani. "Sudah listrik mati, tarifnya mau naik lagi mulai Oktober, binatang nggak itu?" "Binatang!" jawab buruh.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa juga menuntut pembayaran kompensasi kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik itu. Mereka juga meminta agar Dirut PLN ditangkap dan para kontraktor, suplier, asosiasi kelistrikan, gubernur Sumut, dan oknum anggota DPRD Sumut segera diperiksa terkait pemadaman listrik ini.

Pendemo menilai pejabat PLN dan Kementerian BUMN tidak mampu mengatasi defisit listrik yang berulang terjadi selama 2 dekade ini. "Petinggi PLN yang sudah jadi tersangka korupsi harus dihukum seberat-beratnya," ucap Erwin Manalu, koordinator lapangan aksi.

Aksi Koalisi Rakyat Marah ini merupakan demo kedua yang berlangsung di kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Sumut pada Kamis (3/10). Sebelumnya puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat UISU dan Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Sumut.

Para mahasiswa ini juga memprotes keras pemadaman listrik bergilir yang terjadi. "Kami mengutuk keras pemadaman listrik dan menolak kenaikan TDL," kata R Syaputra Sirait, koordinator aksi.

Pemadaman listrik bergilir terjadi di Sumatera Utara sejak dua bulan terakhir. Pemadaman terjadi hingga 3 kali sehari dengan durasi lebih dari 3 jam setiap pemadaman. Akibatnya, aktivitas masyarakat pun terganggu.

Kebijakan PLN melakukan pemadaman bergilir bukan baru kali ini terjadi. Dengan alasan defisit listrik, langkah ini sudah mereka lakukan sejak 2 dekade terakhir.

Sementara itu, Dirut PLN Nur Pamuji dan Menteri BUMN Dahlan Iskan justru menyalahkan gubernur Sumut karena tidak memberi izin pembangunan pembangkit sehingga defisit listrik tidak dapat diatasi. Namun, saat ini pembangunan PLTA Asahan III itu sudah mendapat izin dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Di masa lalu, tiga gubernur (bukan hanya Syamsul Arifin) memang tidak memberi izin pembangkit itu. Sikap para gubernur ini bukannya tanpa alasan. Izin tidak diberikan karena PLN menolak menggaransi hasil listrik dari pembangkit itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut. BUMN itu dinyatakan bersikeras mengalokasikannya untuk interkoneksi.
http://www.merdeka.com/peristiwa/kit...pln-bakar.html