GPKLL Ancam Turunkan 10 Ribu Buruh ke Lapindo
13 Mar 2013 20:24:40| Kesra | Penulis : Indra Setiawan


Sidoarjo (Antara Jatim) - Gabungan Pengusaha Korban Lumpur Lapindo (GPKLL) mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran dengan menurunkan 10 ribu buruh ke kawasan lumpur Lapindo, karena tidak adanya kejelasan ganti rugi selama tujuh tahun terakhir.

Ketua GPKLL Ritonga di Sidoarjo, Rabu, mengatakan pihaknya tidak akan segan-segan mengajak buruh untuk menghentikan kegiatan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) jika memang tidak ada kejelasan terkait dengan pelunasan ganti rugi tersebut.

"Kami meminta supaya pelunasan ganti rugi terhadap korban lumpur seperti kami ini segera dilakukan mengingat banyak aset kami yang tenggelam oleh luapan lumpur," katanya saat melakukan dengar pendapat di Gedung DPRD Sidoarjo.

Ia mengemukakan, pihaknya sudah jenuh dengan janji-janji terkait dengan pelunasan aset mereka.

"Kami mohon izin kepada petugas kepolisian dan juga komandan Kodim Sidoarjo terkait dengan rencana kami untuk demonstrasi dengan melibatkan sepuluh ribu buruh," katanya.

Ia mengatakan, jika memang tidak ada kepastian terkait dengan pembayaran ganti rugi kepada pengusaha, sebaiknya pemerintah mengambil alih pembayaran tersebut dari Lapindo supaya segera diselesaikan.

"Jika memang tidak ada kepastian, maka BPLS jangan lagi melakukan kegiatan di lokasi tersebut sampai ada kepastian pembayaran terhadap korban lumpur," katanya.

Ia mengatakan jika memang Lapindo tidak bisa melunasi ganti rugi tersebut, maka pemerintah bisa mengambil alih atau tidak memberikan izin operasional terhadap mereka.

"Hal itu bisa dilakukan oleh dewan dan juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan supaya pemberian ganti rugi terhadap korban lumpur ini bisa segera terselesaikan," katanya.

Sementara itu, pihak Lapindo belum dapat dikonfirmasi terkait ancama itu, namun Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo meminta pihak BPLS bisa melakukan terobosan baru dalam menyelesaikan persoalan GPKLL ini.

"Jika ancaman demo ini benar dilakukan sedangkan saat ini juga sudah ada aksi dari warga korban lumpur, kami tidak membayangkan bagaimana nasib kawasan lumpur ini," kata anggota Pansus Lumpur DPRD, Nur Ahmad Syaifuddin. (*)

Source

Tujuh tahun bersabar akhirnya habis sudah kesabarannya.