Critical.4x Belum jadi, masih konstruksi dan ga ada yang tau kapan jadinya. Jalan trans Sulawesi aja baru jadi sebagian kok, kembali lagi ga tau kapan jadinya.
Ini adalah gambar2 rencana pembangunan KA yang ingin dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya tahun 2014. Ini kita baru bicara KA, belum ngomong jalan trans yang sampai sekarang belum jadi2. Coba cek ini sudah tahun 2022. Apakah sudah ada KA di Papua, Kalimantan, Sulawesi?? Ga adaaa. Dan all of ...
Mistaravim Satu sisi, emang ini PR Russia aja, mau bangun kereta api bahkan sampai nuklir. Yang mana sepertinya agak sulit terealisasi. Di sisi lain saya mau share beberapa hal tahun 2014
Mistaravim Baca Bloomberg tadi Russia mau bangun Kereta Api di IKN. Kereta Api di Kaltim yang mau dibangun sama Russia ini sebenernya proyek lawas yang Gagal. Proyek ini besarnya 53.3 Triliun Saya masih inget di tahun 2017, banyak yg buka loker dan beasiswa buat jadi teknisi kereta api ini teruta
Masih pada bahas IKN lagi di sini? Yang ngebuat bingung, ini tuh superprioritas untuk siapa? Buat para oligarki? Self satisfaction nya Presiden?
Mistaravim Sudah dari dulu mis Tahun 2020 juga ada penjualan amunisi dan senjata yang dilakukan oleh oknum berinisial JH. Yang jualan senjata di Papua kan antara daun kering atau daun hijau. Selain bisnis senjata, juga bisnis miras yang paling laku di sana dibeking sama dedaunan itu juga. Dimana
Mistaravim Orang ini saya yakin ga paham eugenics itu apaan juga. Ngomong ngalor ngidul ga jelas hanya karena dia ketum Partai terbesar. Yang nontonin juga harus pura2 ngertiin dia.
Mistaravim Ini orang emang udah ga waras, atau schizophrenik kali. Itu dulu pas minyak goreng naik, pernah pidato nyuruh rakyatnya ngerebus singkong? Makanya kalau ngomong sak karepe dhewe.
Mistaravim We have common ground then. Buat saya, Indonesia itu cuma 2 jalan. Bersatu begini tapi ganti sistem. Atau Dibubarkan secara bersamaan. Kalau dilepas satu2 kurang seru, ada pihak ketiga yang ambil untung nanti. Hehe Makanya saya kurang sreg kalau cuma dukung Papua doang atau Aceh doang
Mistaravim Bukan, kalau tolak ukurnya adalah "cara2 kotor" seperti yang anda bilang. Maka, bukan cuma Papua, itu semua wilayah Indonesia ya ada aja dasar atau keinginan buat merdeka. Dan mereka semua dipaksa gabunh NKRI dengan cara2 kotor dari awalnya. 1. Melanggar KMB 1949 yang berbentu
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Argumen yang diajukan kan adalah setelah Pepera dan UNGA 1969, maka dinyatakan Papua adalah bagian dari Indo...
Mistaravim Gimana2? Kurang paham saya. Pilkada dan Pemilu di bawah kendali Jakarta. Lha, kalau memang masih dalam 1 negara ya pasti pemilu dan pilkada di dalam kendali negara yang bersangkutan. Kan ini diskusi awalnya, tentang keabsahan Papua masuk Indonesia, apakah itu legal atau tidak. Saya kas...
Mistaravim Pernyataan Hatta di BPUPKI soal itu benar. Di buku demokrasi Kita yang ditulis Hatta, setelah Papua masuk Indonesia, Bung Hatta sama sekali tidak menentangnya. Saya pribadi lebih setuju dengan ide Negara Serikat Bung Hatta dibandingkan negara Kesatuan ide Yamin dan Soekarno. Lalu, soa
Mistaravim Mis, pernyataan soal Papua sama dengan Ukraina, saya kira ada banyak perbedaan Saat Indonesia melancarkan Trikora tahun 1961, Papua itu masih bagian dari Kerajaan Belanda sampai tahun 1962 NY Agreement. Sementara Ukraina itu merupakan negara berdaulat merdeka. Indonesia dan Belanda mem
Mistaravim Hey, come on. Prosesnya kan memang begitu. UNGA kan selalu diakhiri dengan voting. Dan aturan mainnya 2/3 dari vote. Itu voting kalau ga ada yang dukung juga ga dapet international recognition dari manapun. Alhasil ya kalah udah.
Mistaravim Iya, tapi voting UNGA 1969 itu tidak ada satupun negara yang menolak West Irian ini masuk ke Indonesia dan di atas 2/3 dari total participant itu setuju West Irian masuk ke Indonesia. Laporan Ortiz Sans tersebut yang di dari dokumen di atas disetel sama kebijakan luar negeri AS, juga ba
ini kesimpulan laporan terakhir Ortiz Sans kepada PBB: “the limitations imposed by the geographical characteristics of the territory and the general political situation in the area, an act of free choice has taken place in West Irian in accordance with Indonesian practice, in which the represen
nylekamin Mistaravim Saya dulu pernah diskusi ini juga sama si Hannepin. Intinya, Ortiz Sans perwakilan PBB yang ke sana buat ngeliat PEPERA 1969 itu bilang di UNGA kalau tidak mungkin buat melakukan one man one vote di West Irian. Orang2 di sana yang melek politik itu sangat2 sedikit dan mereka
Mistaravim Mentalitas begini ini, ngebuat politik Dalam Negeri RI mudah untuk " invasi negara lain." Di RI, kalau invasi negara lain pasti rakyatnya malah mendukung, political benefit juga buat para pejabat dan politikusnya. Lain halnya dgn negara2 pro Barat lainnya. Akan byk perlawanan a