betul klo di daerah yang bermasalah disdik pemda yg banyak korupsi. buku, seragam, sampai tunjangan profesi guru dijadikan bisnis sama mereka.
padahal dengan 93T udah bisa bikin puluhan rusun untuk pekerja yg kesulitan beli rumah ikn cuma nambah masalah birokrasi makin ribet
di daerah ruangannya besar jd masuk banyak bed. Itu juga sering kali penuh, pasien bpjs kadang ditolak atau yg rawat inap dicepatin pulangnya. sadar lah di daerah masih kekurangan RS, ini disuruh KRIS tapi pemerintah gak modalin bikin gedung baru.
PLN juga sama ruginya karena listrik yg dibeli dari pembangkit tidak terserap konsumen tentu saja paling terdampak adalah masyarakat, gk kebayang orang yg punya aquarium atau pelihara ikan mahal
impor pakaian, terutama cwe yg senengnya beli pakaian bekas pungli dari pemerintah, ormas, dan akamsi biaya produksi dan distribusi yg mahal
junoonini kan medianya yg cuma kutip bagian bantuan. bukan janjiin tp tiap selesai konflik selalu kirim tim medis
dibaca itu, dia menghadiri forum IISS nih tempo cuma angkat bagian bantuan medis, gk bahas tentang solusi gencatan senjata
jadi anda mengakui kalau pembuat kebijakan bermasalah tapi yg disalahkan hanya pelaksana padahal keduanya bermasalah dan masalah awalnya dari pembuat kebijakan